"Soal incar mengincar, soal siapa menggeser siapa itu urusan presiden. Tidak benar, karena kami menyadari sepenuhnya itu hak prerogatif presiden. PDIP hanya melakukan penilaian objektif," sambungnya.
Hendrawan memastikan, PDIP tidak hanya menilai Kemendes. Ia mennyebut Kementerian Koperasi dan UKM selama ini juga tidak optimal.
"Bukan hanya kemendes. Ada menteri Koperasi dan UKM," tukasnya.
(Khafid Mardiyansyah)