JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan akan menggelar simposium nasional untuk membedah tragedi kemanusiaan 1965.
Acara yang akan digelar pada 18-19 April 2016 ini akan diselenggarakan oleh Surya Susilo selaku ketua panitia, Sidarto Danusubroto yang mewakili Dewan Pertimbanga Presiden (Watimpres), Letjen (Purn) Agus Widjodjo, Nurkholis dari Komnas HAM, serta Nani Nurrachman.
"Dalam Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah akan concern dalam penyelesaian masa lalu. Dan, tragedi 1965 merupakan pelanggaran terbesar. Simposium nasional ini pertama kali dilakukan dan yang membuat itu rekomendasi pemerintah," ujar anggota Watimpres Sidarto Danusubroto di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Rabu (13/4/2016).
Ia menambahkan, kegiatan tersebut bertujuan menghapus luka lama yang menjadi sejarah kelam bangsa. "Ini adalah upaya pemerintah untuk menyembuhkan luka terdalam bangsa secara jujur, adil, dan beradab," katanya.
Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menerangkan, acara simposium nasional adalah upaya pemerintah untuk mencari tatanan strategi dalam jati diri bangsa. Hasil simposium diharapkan membuat peristiwa pelanggaran HAM berat ini tidak kembali terulang.
"Kita bukan mencari siapa yang salah dan benar. Tapi, mencari jati diri bangsa. Kenapa sebagai bangsa kita bisa saling membunuh dan kita harus mencari sejarahnya untuk mengoreksi guna menjamin ini tidak terulang," ujarnya.