"YPKP 65 sudah 13 tahun. Sudah mengadakan rapat kerja di sini. Setelah pemerintahan Jokowi kita merasa diintimidasi," serunya.
Nadiani yang merupakan Ketua Perwakilan YPKP Sumatra Barat menegaskan bahwa simposium yang diselenggaran pada Kamis 14 April kemarin diselenggarakan guna menuntaskan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu. Namun demikian, pihak ormas dan kepolisian menganggap pertemuan tersebut dilakukan untuk mendirikan Partai Komunis Indonesia (PKI).
"Saya dibilang mau mendirikan PKI, padahal kita di sini mau rapat untuk memberi laporan persoalan pelanggaran HAM masa lalu," ujarnya.
(Rachmat Fahzry)