Pemerintah Diminta Terbuka soal Uang Tebusan ke Abu Sayyaf

JAKARTA - Pengamat Terorisme dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Zaki Mubarak menilai pemerintah dihadapkan kepada pilihan yang sulit dalam pembebasan warga negara Indonesia (WNI) yang ditawan kelompok Abu Sayyaf.

“Faktanya pemerintah dihadapkan kepada pilihan yang sangat sulit, sandera tewas atau kita menyerahkan dana untuk bebaskan sandera,” kata Zaki kepada Okezone, Selasa (3/5/2016).

Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar pemerintah bisa jujur dengan adanya sejumlah dana yang memang diserahkan kepada kelompok Abu Sayyaf.

“Saya kira bilang saja apa adanya, pemerintah mengakui ada sejumlah dana agar masyarakat tidak kecewa agar ada rasionalitas terkait dana itu. Sebenarnya dana itu juga tidak terlalu besar. Mungkin saja pemerintah juga terlibat dalam menyumbang dana termasuk perusahaan tadi juga berkontribusi,” paparnya.

(Baca Juga: Fadli Zon: Jujur Saja Jika Memang Ada Uang Tebusan!)

Sebelumnya beredar informasi perusahaan tempat 10 anak buah kapal (ABK) bekerja, yakni PT Maritime Lines membayar uang tebusan Rp14,2 miliar kepada kelompok Abu Sayyaf.

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, juga berkomentar singkat seputar bebasnya 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf.

Menurut Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut, para sandera bebas karena ada pembayaran uang tebusan.

"Ya terang saja dilepas, wong dibayar kok," singkat Mega.

(Fiddy Anggriawan )