Gubernur Bali Usulkan Sanksi Adat bagi Pengemis

DENPASAR - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengusulkan pemberian sanksi adat bagi penduduk dari Desa Muntigunung, Kabupaten Karangasem, supaya tidak terus membiasakan kegiatan mengemis ke daerah perkotaan.

"Kalau ada yang masih jadi pengemis, biar enggak diterima ketika kembali ke desa. Saya akan bicara dengan Ketua MUDP (Majelis Utama Desa Pakraman), mungkin 'nggak sanksi itu?" kata Pastika dalam Rapat Evaluasi Semester I/2016 di Denpasar, Rabu (27/7/2016).

Menurut dia, untuk menyelesaikan persoalan pengemis dari Desa Muntigunung, sudah waktunya dilakukan pemaksaan supaya mereka tidak menjadi gelandangan dan pengemis (gepeng) lagi.

"Desanya juga enggak miskin-miskin amat. Saya sudah beberapa kali ke sana, sesungguhnya mereka bisa," ucapnya.

Pastika menduga masyarakat desa tersebut masih suka menggepeng hingga saat ini karena daya tarik dari pendapatan yang bisa diperoleh hingga Rp300 ribu per hari dari kegiatan mengemis. Bahkan dirinya pernah melihat mereka itu setelah mengemis kemudian makan di Restoran Padang.

"Saya minta agar ada tindakan yang lebih tegas dan payung hukumnya dibuat. Jangan orang belum apa-apa sudah mengaitkan dengan pelanggaran HAM," ucapnya.

Pihaknya mendorong, bisa desa adat ataupun desa dinas yang membuat aturan terkait larangan bagi warga untuk menggelandang dan mengemis. "Kami harapkan dari desa itu ada rasa malu kalau warga kerjanya cuma itu," ucapnya.