“Kalau pakai pelat (nomor polisi) dari Jawa, pasti disetop. Biasanya mobil-mobil pribadi. Kalau angkutan, rata-rata kena (diberhentikan) sama mereka. Kecuali ada kenderaan angkutan dengan logo-logo tertentu yang katanya punya pembesar-pembesar juga. Cukong-cukong lah pada dasarnya,” sebutnya.
“Kalau kami pada dasarnya enggak mau repot. Barang harus dikirim cepat, apalagi yang kami bawa misalnya makanan. Jadi bayar-bayaran itu biasa. Bukan pemandangan baru lah. Bos kita juga tahu kondisi itu, cuma enggak bisa buat apa-apa. Jadi ya (kutipan-kutipan) itu dimasukkan ke hitungan ongkos lah. Jadi yang menanggung sebenarnya yang menggunakan jasa kita,” tukasnya.
Sahbudin pun berharap Polisi dan Pemerintah menertibkan aksi polantas-polantas nakal itu, karena jelas-jelas merugikan masyarakat, pekerja transportasi dan pengusaha ekspedisi.
“Kalau terus-terusan begitu, lama-lama usaha ekpedisi jalur darat seperti kami ini bisa mati, dan tentunya itu berimbas pada kami selaku sopir. Apalagi kalau nanti kereta api trans-sumatera benar-benar terealisasi. Orang-orang akan lebih memilih pakai kereta api. Karena biayanya pasti lebih murah dan enggak banyak pungutan liar serta aksi pemerasan dan tindak kriminal,” pungkasnya.
(Risna Nur Rahayu)