Pejabat Dunia akan Bahas Aksi Bela Islam di Bali Civil Society & Media Forum

JAKARTA – Komunitas internasional menaruh perhatian atas Aksi Bela Islam yang diserukan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) di Indonesia. Kasus ini melibatkan petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang diduga telah menistakan agama mayoritas di Indonesia.

Bertepatan dengan momentum tersebut, Institute for Peace and Democracy (IPD) bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri RI akan menjadi tuan rumah dalam dua pertemuan internasional tingkat menteri di Bali. Salah satu forum tersebut diperkirakan akan mendiskusikan isu itu secara terbuka.

Kedua acara yang dimaksud adalah Bali Civil Society and Media Forum pada 6-7 Desember 2016 di Hotel Mercure dan Bali Democracy Forum di Hotel Nusa Dua pada 8-9 Desember 2016. Untuk BCSMF, tema yang diangkat ialah ‘Islam Democracy, The Challenges of Pluralism and Security’. Sementara untuk BDF IX tahun ini mengusung tema ‘Religion, Democracy, and Pluralism’.

“Untuk BDF sepertinya kita enggak akan membahas isu tersebut secara spesifik. Tetapi bisa jadi di Bali Civil Society and Media Forum, karena tema kita memuat soal Islam yang demokratis, hal tersebut bisa menjadi sorotan menarik, yang pasti juga para delegasi negara asing itu ingin mendengarkan duduk perkara sebenarnya,” papar Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI Esti Andayani, saat ditemui awak media di bilangan Cikini, Jakarta Pusat pada Selasa (29/11/2016).

Bali Civil Society and Media Forum adalah acara yang diselenggarakan berkat kerjasama antara Institute for Peace and Democracy (IPD), Kemlu RI dan Dewan Pers. Sedikitnya 70 peserta diundang sebagai peserta dalam forum internasional ini. Mereka di antaranya datang dari kalangan masyarakat madani dan media dari berbagai belahan dunia, seperti Indonesia, Maroko, Jepang, Amerika Serikat, Australia, Vietnam, Laos, Jerman dan Timor Timur.

Sementara itu, BDF akan menghadirkan pembicara yang berbeda. Sesi diskusi dibagi menjadi dua, masing-masing menghadirkan tiga narasumber.

Esti mengungkap, sejauh ini baru 60 negara yang mengonfirmasi akan hadir dalam BDF IX. Di antaranya ada 11 pejabat tinggi setingkat menteri yang pasti datang, serta tujuh wakil menteri, 38 kepala departemen, dan empat organisasi internasional.

Ke-11 pejabat tinggi setingkat menteri yang pasti datang, yaitu dari Indonesia, Afghanistan, Nepal, Oman, Palestina, Filipina, Papua Nugini, Singapura, Tonga, Suriname dan Swedia. Ketujuh wamenlu yang pasti hadir, meliputi Bangladesh, Brunei Darussalam, Laos, Mongolia, Thailand, Turkmenistan dan Zimbabwe.

(Silviana Dharma)