Delegasi Uni Eropa Beri Pandangan di Bali Democracy Forum 2016
NUSA DUA - Bali Democracy Forum (BDF) 2016 kembali diselenggarakan untuk kesembilan kalinya di Nusa Dua pada 8–9 Desember 2016. Forum kerjasama tahunan negara-negara Asia Pasifik ini diadakan untuk memperkuat kapasitas dan institusi demokrasi melalui diskusi antarnegara. Tema BDF tahun ini adalah ‘Religion, Democracy, and Pluralism’ atau ‘Agama, Demokrasi, dan Pluralisme’.
Perwakilan delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Guérend, menyampaikan tanggapannya terkait BDF 2016. Vincent membacakan pernyataan resminya di depan peserta forum dengan membaginya menjadi 12 poin yang intinya menyampaikan bahwa Uni Eropa menyambut diskusi pembahasan agama, demokrasi, pluralisme, sebagai momen penting. UE menganggap Indonesia sebagai tempat yang paling tepat untuk berdiskusi tentang agama, demokrasi, dan pluralisme, mengingat Indonesia adalah negara yang memilki keanekaragaman masyarakat serta budaya.
Dalam 12 poin tersebut, UE mengungkapkan persetujuannya jika demokrasi adalah sistem yang paling tepat untuk melindungi kebebasan beragama bagi masyarakat dan UE berkomitmen terus mendukung demokrasi. UE memandang keberagaman dapat memberikan kontribusi penting untuk masyarakat yang sehat dan berkelanjutan. Namun situasi saat ini menunjukkan, hak kebebasan beragama diserang di banyak negara, termasuk di Eropa, yang mengakibatkan meningkatnya intoleransi dan bahkan konflik kekerasan.
"Kita harus memastikan bahwa semua orang bisa menganut keyakinan mereka tanpa rasa takut dan diskriminasi. Lalu untuk memerangi meningkatnya radikalisasi dan fundamentalisme, kita harus menjunjung tinggi rasa pengertian dan toleransi serta mengedepankan dialog," ujar Vincent.
Ia menambahkan, sejumlah negara kini dihadapkan dengan meningkatnya intoleransi, penyebaran ideologi radikal, dan ekstremisme kekerasan. Sebagai penutupan dari 12 poin tersebut Vincent mengungkapkan bahwa Eropa maupun Indonesia, harus senantiasa mempertahankan nilai-nilai utama, yaitu menghormati hak asasi manusia, keadilan, solidaritas, nondiskriminasi, dan pluralisme.
"Sangat penting bahwa semua pemangku kepentingan -pemerintah, masyarakat sipil, organisasi keagamaan untuk mempertahankan nilai-nilai demokrasi dengan susah payah. Kita harus bekerja keras untuk memastikan bahwa toleransi dan rasa saling menghormati tetap menjadi ciri khas dari masyarakat kita yang beragam. Dengan berbuat demikian kita harus ingat bahwa keragaman merupakan pilar utama budaya dan kekuatan masyarakat baik di Indonesia maupun di Eropa," tutup Vincent. (rav)
(Silviana Dharma)
