DPD Dukung Usul BJ Habibie Hidupkan GBHN Lagi, Simak Alasannya...

Kalau GBHD, kata dia, dibuat berdasarkan kedekatan dengan pejabat pusat, maka aspirasi yang diakomodasi oleh pemerintah pusat adalah yang berasal dari orang-orang tertentu, bukan berdasarkan aspirasi masyarakat yang dijaring melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat daerah itu sendiri.

"Sering terjadi seseorang dari daerah yang membawa proposal ke pusat ditindaklanjuti, sedangkan aspirasi daerah yang diputuskan melalui Musrenbang diabaikan," katanya.

Sebelumnya, Presiden ketiga Republik Indonesia, BJ Habibie menegaskan, Indonesia perlu memiliki GBHN agar arah pembangunan nasional fokus dan berkesinambungan.

"Arah pembangunan nasional berdasarkan pada kemauan politik pemerintah. Adanya GBHN berisi perencanaan pembangunan nasional jangka panjang, maka pada pergantian pemerintahan arah pembangunan tetap berkesinambungan," kata BJ Habibie di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa 22 Agustus 2017.

(Arief Setyadi )