Dinilai Bermanfaat, DPR Minta Anggaran Peserta KIS 2018 Harus Ditambah

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menilai program pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS) semestinya menjadi prioritas pemerintah dalam pembangunan sosial. Pasalnya, program tersebut dinilai sangat bermanfaat dan bisa membantu masyarakat yang kurang mampu.

"Sangat disayangkan jika pada tahun 2018 pemerintah tidak menganggarkan untuk penambahan kepesertaan baru.

Presiden Jokowi dalam pidato tentang nota keuangan dan RAPBN 2018 jelas menyebut bahwa target sasaran program itu masih 92,4 juta orang. Itu artinya, di tahun 2018, tidak ada penambahan kepesertaan baru," kata Saleh dalam keterangannya, Sabtu (26/8/2017).

Padahal, sambung Wasekjen DPP PAN itu, pemerintah sudah menetapkan target bahwa pada tahun 2019 nanti, kepesertaan program KIS/BPJS Kesehatan akan mencapai 107 juta orang. Itu artinya, masih ada 14,6 juta orang lagi masyarakat yang berhak tetapi belum menerima kartu tersebut.

"Jika pada tahun 2018 pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk penambahan kepesertaan KIS/BPJS Kesehatan dari data PBI (penerima bantuan iuran), dikhawatirkan target tersebut tidak akan tercapai," sambungnya.

Ia pun menegaskan, pendataan penerima bantuan iuran masih carut marut. tapi hal itu bukanlah suatu alasan yang tepat.

"Itu bukan alasan yang bijak untuk meniadakan penambahan kepesertaan pada tahun 2018. Semestinya, pendataan tersebut yang diperbaiki sehingga bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran," kata Saleh.

Sebelumnya, pemerintah sudah menganggendakan akan ada penambahan sebesar 4 juta orang penerima pada tahun 2018. Sayangnya, dalam nota keuangan yang disampaikan presiden agenda penambahan itu menjadi tidak ada. Padahal, jika ada penambahan sebesar 4 juta orang masyarakat tidak mampu, anggaran yang diperlukan hanya 1,1 Triliun. Anggaran ini tentu sangat kecil jika dibandingkan dengan RAPBN yang diajukan pemerintah yang mencapai 2.204,3 Triliun.

"Saya berharap pemerintah bisa mempertimbangkan ulang agar penambahan kepesertaan KIS/BPJS kesehatan dari data PBI bisa tetap diadakan. Masyarakat yang kurang mampu tentu sangat senang jika hak kepesertaan mereka segera dipenuhi oleh pemerintah," pungkasnya.

(Awaludin)