Jika masih banyak yang 'nyolongan', kata Ganjar, maka dirinya mendukung KPK untuk sering-sering ke Jawa Tengah melakukan OTT. "Mereka setelah dilantik (kepala daerah), saya antar ke KPK mana yang bisa dan mana yang tidak. Kita disuruh memperbaiki e-planning dan bugeting dan sudah dikatakan gratisifikasi adalah korupsi," katanya.
(Baca juga: Kronologi KPK Tangkap Walkot Tegal)
Akan tetapi, kata dia, mereka (kepala daerah) masih 'ngeyel' dan 'ndaplek' saja seperti melakukan jual beli jabatan dan memberikan tambahan gaji pada pegawai. "Sesuatu harus dimulai dari diri kita sendiri dan jangan minta setoran.Kita sudah kasih contoh tapi mereka tetap ngeyel," katanya.
(Salman Mardira)