MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini menyatakan, menteri kapasitasnya adalah pembantu presiden. Segala sesuatu tindakan dan perbuatan menteri dievaluasi presiden dan bukan domain DPR.
"Menteri bertanggungjawab kepada presiden dan kita serahkan semua kepada presiden," pungkasnya.
Pekan lalu, Presiden Jokowi di acara Projo menyampaikan larangan kepada kabinet kerjanya tak melakukan kampanye. Jajaran menteri diminta fokus menyelesaikan program pemerintah. (feb)
(Amril Amarullah (Okezone))