Cak Imin Dinilai Masih Layak Menghuni Kabinet
JAKARTA - Meski presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) belum resmi dilantik, namun bursa nama menteri yang bakal menghuni kabinet mulai ramai diperbincangkan.
Proses sidang sengketa hasil pilpres yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini seakan tidak berpengaruh terhadap persiapan soal siapa saja yang layak menjadi pembantu presiden dan wakil presiden pada periode mendatang.
Salah satu nama yang mencuat yakni Muhaimin Iskandar. Pria yang saat ini menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) itu dinilai masih layak menduduki kursi menteri di kabinet mendatang.
"Selama ini tidak masalah kok. Cak Imin (sapaan akrab Muhaimin) ngantor tiap hari, kunjungan kerja 2-3 kali seminggu, sebulan sekali menginap di lokasi transmigrasi, rapat kabinet jalan terus. Kalau diundang DPR, selalu hadir. Jarang absen. Acara ILO Jenewa selalu hadir full. Acara-acara di istana juga tidak dilewatkan. Saya lihat mengalir saja," terang Staf Khusus Menakertrans, Dita Indah Sari dalam keterangannya, Sabtu (16/8/2014).
Adapun soal urusan partai, lanjut Dita hal itu biasanya diluangkan Cak Imin setiap akhir pekan atau di malam hari.
"Di Nakertrans kami menerapkan aturan 'meja kosong'. Artinya, meja kerja menteri harus sedapat mungkin bersih dari tumpukan surat. Surat-surat tidak boleh antri lebih dari dua hari di atas meja. Harus segera didisposisi. Sejauh ini bisa jalan. Kalau siang hari acara terlalu padat, surat-surat penting diantar ke rumah dinas malam-malam, dan diselesaikan di rumah," bebernya.
Dita menambahkan, latar belakang politik Cak Imin menurutnya memiliki banyak keuntungan. Di mana sepuluh tahun menjadi anggota DPR, Cak Imin kata dia, hafal betul bagaimana harus berkomunikasi dengan DPR.
"Saya lihat dia tetap tenang meskipun ada tekanan besar dari DPR. Jadi, menteri dari kalangan parpol itu penting, apalagi ke depan koalisi Jokowi belum 51 persen di DPR. Kalau sekarang saja tekanannya cukup besar, bagaimana nanti," kata dia.
"Sebetulnya soal latar belakang menteri dari parpol atau non-parpol, bukan jaminan kinerja positif menteri. Ada variabel leadership, kemampuan berkomunikasi, yang juga vital," timpal Dita.
Dia mengaku tidak khawatir soal ketua umum parpol yang akan memanfaatkan kementerian untuk partainya, sebagaimana yang menjadi kekhawatiran publik. Menurutnya, aturan saat ini sudah semakin ketat, baik soal anggaran maupun sumber daya, seperti adanya Undang-undang Aparatur Sipil Negara.
"Yang sekilas saya baca isinya sangat njelimet dan ketat mengatur soal fungsi, rekrutmen dan etika PNS. Sehingga, menteri-menteri tidak mungkin seenaknya bernepotisme ria dalam menempatkan PNS," sebutnya.
Sehingga lanjut Dita, tidak ada gunanya parpol dan profesional dipertentangkan terus. Bahkan yang pas menurut Dita ialah kaum profesional masuk partai. Sehingga parpol bisa menyerap kultur dan gagasan mereka.
"Sementara kalangan profesional bisa memeroleh pengalaman politik dari partai. Saling mentransfer hal-hal yang positif, agar kualitas parpol tambah baik," pungkasnya.
(Rizka Diputra)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
