Pusat Penampungan di Papua Nugini Ditutup, Australia Didesak untuk Bertanggung Jawab atas 800 Pencari Suaka

LORENGAU - Australia didesak agar bertanggung jawab secara hukum, keuangan, dan moral bagi hampir 800 orang saat menutup pusat pencari suaka di Papua Nugini. Hal tersebut disampaikan oleh menteri imigrasi Papua Nugini.

Pembela hak asasi manusia memperingatkan adanya krisis kemanusiaan saat kamp di Pulau Manus ditutup. Orang-orang di kamp tersebut tidak dimukimkan dengan benar. Selain itu, ratusan tahanan menolak meninggalkan kamp karena takut menjadi sasaran kekerasan oleh penduduk setempat.

Menteri Imigrasi Papua Nugini Petrus Thomas mengatakan bahwa Australia akan tetap bertanggung jawab atas kesejahteraan orang-orang yang telah ditahan di pusat yang didanai Australia selama lebih dari empat tahun.

BACA JUGA: Bentrokan Pecah di Pusat Penahanan Pencari Suaka Papua Nugini

Menurut laporan Reuters, Senin (30/10/2017), Australia menolak mengizinkan pencari suaka tiba dengan kapal untuk mencapai Australia dengan menahan mereka di kamp-kamp di Papua Nugini dan Nauru di Pasifik Selatan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok hak asasi manusia telah bertahun-tahun menyebutkan pelanggaran hak asasi manusia di antara para tahanan di pusat-pusat tersebut.