"Kasus-kasus hukum yang melibatkan TNI cukup transparan untuk ditangani oleh peradilan militer. Panglima TNI yang baru kita harapkan bisa lebih menguatkan independensi dan akuntabilitas peradilan militer," jelas Sukamta.
Lebih lanjut ia menambahkan, agar TNI tak terlibat bisnis hitam, maka hendaknya lembaga etik dalam institusi tersebut harus diperkuat. Pernyataan ini diutarakan tak hanya untuk TNI saja, melainkan juga untuk institusi lainnya yang memiliki otoritas hukum.
(Baca juga: Dilantik Jokowi, Hadi Tjahjanto Resmi Jadi Panglima TNI)
"Ini tentu jadi PR bersama tidak hanya TNI, tetapi juga semua lembaga yang memiliki otoritas hukum, punya peluang untuk abuse of power. Untuk itu perlu diperkuat lembaga etik dalam tubuh berbagai lembaga hukum agar meminimalisir kasus-kasus tersebut," pungkas Sukamta.
(Qur'anul Hidayat)