DPR dan UKP-PIP Sepakat Kerjasama Lakukan Legislatif Review

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) sepakat melakukan kerjasama memberikan pendidikan moral Pancasila pada masa orientasi anggota dewan baru periode 2019-2024 nanti. Hal ini bertujuan agar wakil rakyat di DPR RI periode yang baru nanti memiliki kualitas dan wawasan luas soal Pancasila.

Kerjasama ini disepakati Ketua DPR Bambang Soesatyo saat menerima kunjungan Kepala UKP-PIP Yudi Latief didampingi Romo Benny Susetyo dan anggota Dewan Pengarah UKP-PIP Muhammad Mahfud MD.

Tak hanya itu saja DPR dan UKP-PIP juga sepakat untuk melakukan legislatif review, yakni pengoreksian sebuah rancangan atau revisi undang-undang yang sedang dibahas DPR agar tak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

"BPIP nanti akan bekerjasama dengan DPR untuk melakukan legislatif review terutama terhadap undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila," ucap Bamsoet di ruang rapat pimpinan DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2018).

(Baca Juga: UKP Pancasila Berubah Jadi BPIP demi Kepentingan Jangka Panjang)

Bamsoet menilai upaya ini penting untuk menghasilkan undang-undang yang di dalamnya terdapat nilai-nilai Pancasila, sehingga tak gampang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal yang sama disampaikan Yudi Latief. Ia berharap kerjasama dengan DPR dalam melakukan legislatif review segera diwujudkan agar regulasi atau undang-undang yang dihasilkan DPR tidak bertentangan dengan konstitusi, sehingga rawan untuk digugat di MK.

"Kita harus memastikan karena Pancasila adalah dasar hukum, sumber dari negara hukum, sehingga peraturan perundang-undangan yang dibuat DPR dan pemerintah harus sesuai Pancasila," ucap Yudi.

Dalam pertemuan ini, DPR juga mendukung upaya pemerintah untuk mengubah lembaga Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat UKP-PIP menjadi Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP).

"Kami dorong pemerintah atau presiden karena kerjanya makin dibutuhkan rakyat tidak hanya unit Presiden, kita dorong jadi badan, yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, disingkat BPIP. Saya dengar informasi presiden tengah menyiapkan itu," ujarnya.

(Baca Juga: Jokowi Ingin UKP-PIP Setingkat Kementerian)

Bamsoet berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera merealisasikan pembentukan BPIP ini. Pasalnya, saat ini tahun politik sudah dimulai, dengan diawali adanya Pilkada Serentak 2018 dan dilanjutkan agenda politik yang lebih besar yakni Pemilu 2019.

"Karena kita akan menghadapi agenda politik besar sehingga diperlukan kerja-kerja BPIP ini untukl meneduhkan masyarakat," pungkas Bamsoet.

(Arief Setyadi )