Menhan Tak Mau Ikut Campur soal Polemik Pj Gubernur

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu tak mau berkomentar soal adanya usulan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menunjuk perwira tinggi Polri menjadi Penjabat Gubernur.

"Kalau kata bahasa Betawi 'mene ketehe', saya enggak ikutan politik," kata kata Ryamizard di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2018).

Meski enggan berkomentar, Ryamizard tetap menyarankan agar TNI tetap menjaga netralitasnya bila Mendagri juga menunjuk jajaran TNI menjadi Pj Gubernur. "Kalau bisa (TNI) enggak usah lah," ucapnya.

(Baca Juga: Panglima TNI: Netralitas Harga Mati)

Ryamizard menyarankan agar TNI-Polri tetap menjunjung tinggi netralitas sehingga bisa melaksanakan tugas semestinya, yakni menjaga keamanan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

"(Netralitas) harus dijunjung tinggi, dikawal saja. Jangan macam-macam, saya juga enggak suka gitu-gitu, saya dari dulu adil," tukasnya.

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pun menegaskan institusinya akan netral dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Begitu pun dengan sikapnya terkait usulan dari Kementerian Dalam Negeri soal penunjukkan perwira tinggi Polri menjadi Penjabat (Pj) Gubernur.

Menurut Hadi, TNI akan menjaga netralitasnya sesuai dengan aturan yang telah ada dalam UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. "Saya tetap pada pendirian sesuai dengan konstitusi TNI ya, sesuai dengan UU 34 Tahun 2004 bahwa di situ juga dijabarkan diatur TNI harus netral. Jadi netral yang saya pegang," ujar Hadi.

(Angkasa Yudhistira)