Banyak Calon Kepala Daerah Terjaring OTT, Bawaslu Tingkatkan Pengawasan

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia menyiapkan sejumlah antisipasi serta meningkatkan pengawasan diseluruh wilayah Indonesia yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018.

Hal ini dilakukan menyusul banyaknya calon kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lantaran diduga menerima suap untuk 'bekal' dalam pesta demokrasi.

"Pastinya (tingkatkan pengawasan). Oleh karenanya kemarin kami juga melakukan deklarasi serentak untuk antisipasi dan tolak politik uang dan politisasi SARA," kata Anggota Bawaslu RI Mochamad Afifuddin kepada Okezone, Jakarta, Sabtu (17/2/2018).

Afifuddin menyebut, dengan adanya fakta tersebut, pihaknya akan semakin berkordinasi dan menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak terkait. Seperti, KPK, Polri, BPK dan PPATK.

Terkait permasalahan politik uang, Afifuddin menyebut sejak awal dimulainya Pilkada 2018, hal tersebut sudah menjadi konsentrasi utama pihaknya untuk menghindari hal tersebut.

"Politik uang sedari awal sudah menjadi perhatian kami dalam peta kerawanan sebagai isu yang harus benar-benae diantisipasi," ujar dia.

Beberapa calon kepala daerah yang terjaring OTT KPK, yang diduga terkait pencalonan di Pilkada 2018, antata lain, Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) , Marianus Sae, yang hendak maju dalam bursa calon Gubernur NTT. Lalu, Bupati Lampung Tengah, Mustafa sebagai Calon Gubernur Lampung dan Nyono Suharli Wihandoko, bakal Calon Bupati Jombang. (muf)

(Khafid Mardiyansyah)