Wiranto Tak Ingin Tahun Politik Dipersepsikan Negatif

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto tidak ingin 2018 dan 2019 dipersepsikan sebagai tahun yang mencekam lantaran tahapan politik berupa pemilihan umum sudah dimulai.

Dampak buruk dari mencekamnya situasi nasional ialah menurunnya kunjungan wisata dan penanaman modal oleh para investor, sehingga merugikan Indonesia sendiri nantinya.

(Baca: AHY Akan Bertemu Wiranto Siang Ini, Ada Apa?)

"Kemarin (ketika) rapat di Istana, kita diingatkan agar tahun politik ini jangan membuat trauma, seakan-akan terjadi konflik. Di opini publik itu jangan dibangun konflik. Bahayanya apa? Turis turun, investasi menjadi wait and see, menunggu pemilu," ujar Wiranto dalam Rakornas Penanganan Konflik Sosial di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (7/3/2018).

Selain itu, mantan Panglima ABRI ini menegaskan bahwa isu politik identitas tidak boleh ‎muncul dalam Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019. Pasalnya, hal tersebut akan menyebabkan perpecahan bangsa.

"Jangan boleh berkembang politik identitas. Itu bisa masuk ke SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Itu nanti lebih sulit dipadamkan," jelas Wiranto.

Pendiri Partai Hanura ini lalu mewanti-wanti semua pihak agar pesta demokrasi tidak dirusak dengan kampanye hitam, politik uang, berita bohong (hoax), dan ujaran kebencian. Wiranto menganggap para pelaku aksi tersebut sebagai pengkhianat bangsa.

(Baca: Wiranto Sebut Tantangan saat Ini Perubahan Konstelasi Politik Global)

"Itu pengkhianat. Cari, tangkap, hukum. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang tertangkap (penyebar hoax dan ujaran kebencian)," tegas dia.