MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
Dalam kesempatan itu, Bamsoet meminta KPK mengkaji kembali laporan banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus rasuah karena biaya Pilkada yang terlalu tinggi.
"Kita minta KPK untuk melakukan pengkajian apakah benar apa yang disampaikan sebagian masyarakat kepada kami (DPR) bahwa Pilkada langsung ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya," pungkasnya.
(Baca Juga: Wiranto Akan Panggil Mendagri dan Pimpinan KPK Bahas OTT Calon Kepala Daerah)
(Erha Aprili Ramadhoni)