PDIP: Apa Pak Jokowi Tak Boleh Gratiskan Tol Suramadu?

JAKARTA - Kebijakan merakyat Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) soal menggratiskan tol Suramadu menuai kritikan dari lawan politiknya. Pasalnya, hal itu merupakan bentuk pencitraan yang dilakukan oleh calon Presiden nomor urut 01 itu.

Menanggapi hal tersebut, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait mempertanyakan subtansi kritikan tersebut. Menurutnya, tidak ada masalah sama sekali terkait dengan digratiskannya jalan penghubung Kota Surabaya dan Madura itu.

"Apa masalahnya? Apakah Pak Jokowi atau pemerintah tidak boleh menggratiskan? Apa dasarnya tidak boleh?" kata Ara sapannya, disela-sela acara Milenial Fest di Ballroom Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Minggu (28/10/2018).

(Baca Juga: Ditanya Proyek Suramadu, SBY: Saya Tak Suka Dibenturkan dengan Jokowi & Megawati)

Ara menekankan, kebijakan merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk masyarakat yang sehati-hari melintasi jalur bebas hambatan tersebut. Menurutnya, dengan dibebaskan biaya, maka akan semakin mengurangi beban rakyat Indonesia.

 

Terkait hal itu, Ara menegaskan, kebijakan pemerintah harus dikritik apabila yang dinilai merugikan rakyat banyak. Tetapi, jika menguntungkan harus didukung.

"Kemudian manfaat bagi rakyat atau tidak? Manfaat kan. Kalau bermanfaat kan boleh. Kalau yang tidak boleh itu melanggar aturan dan tidak bermanfaat," tutur Ara.

(Baca Juga: Jokowi Harap Penggratisan Tol Suramadu Tidak Dikaitkan dengan Politik)

Saat memutuskan untuk menggratiskan tol Suramadu, Presiden Jokowi berharap hal itu bisa mendongkrak sektor turis, property, dan investasi di Pulau Madura.

Perekonomian di Madura pun diharapkan betul-betul bergerak serta membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Sebelumnya, sekali melintas Tol Suramadu, warga diwajibkan membayar Rp15 ribu.

(Arief Setyadi )