Ini Alasan Anies Tunjuk PT Jakpro untuk Bangun Stadion BMW

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membangun Stadion BMW di Jakarta Utara. Pembangunan markas Persija FC itu akan dibangun oleh PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro) yang merupakan BUMD milik Pemprov DKI.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menjelaskan alasan pihaknya menunjuk perusahaan pelat merah itu untuk membangun Stadion BMW. Kata dia, pihaknya melihat pembangunan fasilitas olahraga bila dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga akan bernasib seperti gelanggang olahraga (GOR).

"Gelanggang olahraga yang maintanancenya ala kadarnya yang pemanfaatannya itu-itu saja," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (19/11/201).

Menurut dia, apabila dikelola oleh BUMD maka pemanfaatan fasilitas umum itu akan jauh lebih baik. Dirinya ingin nantinya stadion itu tak hanya untuk bermain sepak bola, melainkan bisa untuk menggelar acar konser musik yang bisa menambah pundi-pundi kas daerah.

 (Baca juga: Ketua DPRD DKI: Stadion BMW Harus Ada, Tapi Tidak Dipegang Jakpro)

"Sehingga dia bisa memanfaatkan sarana baik ini bukan hanya untuk sepak bola tapi untuk kegiatan kegiatan lainnya, dari mulai panggung kesenian sampai dengan kegiatan festival lainnya. Itu adalah be to be," ujarnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mencontohkan, proyek yang pernah dibangun oleh PT Jakpro, yaitu Velodrome sepeda di Rawamangun, Jakarta Timur. Ia menyebut arena bermain sepeda balap itu adalah merupakan yang terbaik di dunia.

"Untuk stadion dengan kelas Internasional lihat apa yang kita lakukan di Velodrome. Itu bangunannya salah satu bangunan Velodrome terbaik di dunia," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku lebih menyetujui pembangunan Stadion BMW melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta. Sebab, bila tetap dikerjakan PT Jakpro maka harus merubah Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014.

“Stadion BMW harus ada. Tetapi tidak di Jakpro. Di bawah SKPD penganggarannya akan lebih mudah, tanpa harus mengubah Perda,” kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 14 November 2018.

(Awaludin)