PKS Janjikan SIM Seumur Hidup & Penghapusan Pajak Motor, Peneliti: Ngawur!

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan akan membebaskan pengguna kendaraan bermotor dari pajak dan membuat SIM seumur hidup. Hal itu pun mendapat tanggapan beragam dari sejumlah pengamat.

Peneliti Kebijakan Publik dari Indonesian Public Institute (IPI) Jerry Massie menilai, pernyataan PKS tersebut 'tak beralasan dan irasional'.

Menurut Jerry, market share dan market brand kendaraan bermotor, selain cakupannya luas juga menghasilkan pendapatan besar bagi negara.

"Memang ada pajak kepentingan dikenal dengan asas benefit approach theory. Selain itu, pajak juga punya fungsi pengatur dan melaksanakam kebijakan pemerintah atau disebut regureland. Bagaimana kalau pengguna kendaraan bermotor tidak bayar pajak. Kalau saya bukan tidak bayar pajak, kalau standar negara maju bukan menggunakan sepeda motor malahan sepeda kalau di down town," kata dia seperti keterangan pers yang diterima Okezone, Sabtu (24/11/2018).

(Baca juga: PKS Janjikan SIM Seumur Hidup dan Hapus Pajak Motor Jika Menang Pemilu)

Dia melanjutkan pajak kendaraan bermotor merupakan penyumbang terbesar pajak di Indonesia. Data dari Mabes Polri per tanggal 1 Januari 2018, 111.571.239 unit kendaraaan yang ada di Indonesia. Angka tersebut termasuk jumlah sepeda motor yang memberikan kontribusi terbesar sebesar 82% atau 91.085.532 unit. Menyusul mobil pribadi dengan kontribusi 12% atau sebanyak 13.253.143 unit. Sisanya kontribusi dari bus, mobil barang, dan kendaraan khusus.

"Untuk SIM seumur hidup, barangkali ini negara ajaib kalau menerapkan sistem tersebut. Mana ada negara yang menggunakan SIM seumur hidup, ini ngawur. Barangkali KTP ya bisa. PKS merujuk ke e-KTP rupanya. Ini tidak logis. Jadi untuk memberikan point of view harus ada riset dan kajian apa impact (dampak), benefits (keuntunganya dan manfaatnya), influence (pengaruhnya), advantages (kelebihan), dan deficiency (kekurangannya)," kata dia.

"Saya curiga ini adalah bagian political strategy dari PKS untuk Pileg 2019 mendatang. Lantaran ini isu yang up to date," kata dia.

(Qur'anul Hidayat)