PKS Akan Hapus Pajak Motor, DPRD DKI: Jangan Beri Janji Politik yang Kosong

JAKARTA – PKS berjanji bakal menghilangkan pajak kendaraan bermotor jika menang di Pileg 2019 mendatang.

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso menegaskan kalau janji itu tak akan bisa terealisasi meski partai pimpinan Sohibul Iman itu menjadi penguasa di parlemen.

Menurut dia, janji itu seperti memberikan pendidikan politik yang tidak baik kepada masyarakat Indonesia. Sebab, keinginan itu sangat tidak rasional untuk diimplementasikan di Tanah Air. Pasalnya, pajak dari kendaraan bermotor itu menyumbang besar dalam pendapatan asli daerah (PAD).

“Parpol ini harus memberikan pendidikan politik yang cukup baik untuk masyartakat. Jangan memberikan janji-janji politik yang kosong,” kata Santoso kepada Okezone, Senin (26/11/2018).

Santoso menyebut pajak kendaraan bermotor menyumbang jumlah yang signifikan bagi PAD DKI. Dari data realiasi penerimaan pajak daerah DKI per 15 November 2018, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mencapai Rp7,2 triliun.

Kemudian penerimaan dari pajak Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai Rp4,695 triliun. Lalu untuk penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) mencapai Rp1,022 triliun.

“Mana bisa pakai kendaraan gak bayar pajak. Saya kira parpol mesti etis dalam berkampanye jangan menjanjikan hal yang tidak mungkin,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS, Almuzzamil Yusuf mengatakan pajak sepeda motor yang akan diperjuangkan untuk dihapus yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas, biaya administrasi STNK dan biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk sepeda motor ber-cc kecil.

Muzzamil mengklaim kebijakan ini akan meringankan beban hidup rakyat, khususnya rakyat menengah ke bawah. Pasalnya, menurut data yang dimiliki PKS terdapat 105 juta sepeda motor di Indonesia, di mana sebagian besar adalah milik rakyat kecil.

"Dari data-data menunjukkan beban hidup rakyat semakin berat karena tarif dasar listrik naik dan harga beras kualitas medium yang terus naik," ujar Muzzamil di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis 22 November 2018.

(Rachmat Fahzry)