Masa Depan Brexit dan Wacana Referendum Jilid II

PADA beberapa hari yang lalu, tepatnya 15 Januari 2019, proposal perjanjian Brexit yang telah disepakati oleh Inggris Raya dan Uni Eropa ditolak oleh parlemen Inggris. Kekalahan ini merupakan pukulan telak dan kekalahan yang terbesar bagi Perdana Menteri Inggris, Theresa May dengan margin suara yang sangat jauh, 202 suara menyatakan setuju berbanding 432 untuk posisi tidak setuju. Akibatnya, muncul mosi tidak percaya terhadap pemerintahan May dan no-confidence vote yang dilaksanakan pada hari rabu 16 Januari 2019.

Masa Depan May?

Hasil pemungutan suara di parlemen memang sangat mengejutkan bagi kalangan Pro Brexit. Namun, Theresa May tetap bertahan sebagai perdana menteri. Kenyataan bahwa dia bertahan dengan margin suara yang sangat kecil, antara 325 dengan 306 menunjukkan kalau sebenarnya parlemen Inggris sudah sangat skeptis dengan pemerintahan sekarang.

Dalam fakta yang demikian, satu kesimpulan ditemukan bahwa proses untuk keluar dari Uni Eropa sangatlah sulit dan tingkat ketidakpastiaannya sangat tinggi. Walaupun begitu, May tetap berkomitmen untuk menyelesaikan proses keluarnya Inggris bahkan dalam pidato pasca pemungutan suara perjanjian Brexit, Theresa May menyatakan akan mendengarkan saran dan masukan dari seluruh partai yang mengandung “semangat konstruktif”.

Melihat margin kepercayaannya yang kecil, bukankah lebih baik jika dilakukan pemilihan umum? Theresa May memang bertahan, namun hasil menunjukkan bahwa sebagian anggota parlemen tidak lagi begitu berharap dengannya. Lalu, motif apa yang mendasari bagi sebagian lainnya untuk mendukungnya? Apakah sebenarnya para pendukung Brexit tidak memiliki kemampuan untuk menggantikannya sehingga menaruh “harapan” kepada Theresa May agar menyelesaikan serta menghasilkan perjanjian yang menguntungkan bagi para Brexiters?

Pernyataan dari profesor politik Universitas Queen Mary Tim Bale merupakan argumen yang sangat menarik. Dikutip dari Washington Post yang berbunyi “No hard Brexiteer wants to, because they know, in their heart of hearts, it can’t be done and they don’t want to be blamed for it. And anyone else would have to come from a soft Brexit perspective and would end up splitting the party.” Argumen ini menujukkan bahwa perjanjian brexit sangat tidak mungkin untuk dilakukan dan dilimpahkannya tanggung jawab tersebut kepada May setelah kegagalannya yang bersejarah mengarah pada kesimpulan bahwa Brexiters tahu bahwa perjanjian tersebut tidak bisa dilakukan dan mereka hanya “lempar batu sembunyi tangan” dan tidak ingin disalahkan karena itu. 

Wacana Referendum Jilid II

Keberlangsungan terhadap perjanjian Brexit ini menjadi tidak menentu. Muncul wacana untuk melakukan referendum kedua yang digagas oleh Jeremy Corbyn dari partai Buruh. Resiko no-deal Brexit ini membuat para Brexiters ingin melemparkannya kepada publik mengenai apa yang terbaik yang harus dipilih. No-deal Brexit bukanlah prospek yang diharapkan karena akan sia-sia lepas dari Uni Eropa jika tidak ada perjanjian yang dihasilkan. Alasan tersebut jelas, karena para pendukung Brexit ini menginginkan Inggris Raya tetap memiliki hubungan perdagangan yang baik walaupun sudah tidak ada ikatan organisasi terhadap Uni Eropa. Namun, menyerahkan keputusan akhir kepada masyarakat melalui referendum menimbulkan dampak tersendiri dan saat ini opini yang terbentuk di masyarakat beragam.

Opini publik terkait kondisi yang dihadapi beragam. Dilansir dari situs Whatukthings.org, dalam medio 15 Desember 2018 – 17 Januari 2019, masyarakat yang ingin Inggris Raya tetap di Uni Eropa jauh lebih besar dengan margin sebesar 8%-9%. Sedangkan di situs yougov.co.uk, sebanyak 56% masyarakat menginginkan adanya referendum. Jika kedua survey ini digabungkan, ada dua hal yang dapat disimpulkan, yaitu masyarakat mulai ragu apakah keluar merupakan langkah yang tepat atau tidak untuk Inggris Raya dan keputusan untuk keluar hanyalah sebuah bentuk semu tanpa gagasan yang jelas untuk mewujudkan independensi.