JAKARTA - Menjelang debat kedua pemilihan presiden, calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) terus melakukan persiapan. Salah satunya mendapat bantuan masukan dari sejumlah menteri terkait dengan isu debat yang bakal diangkat.
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menegaskan bahwa tak ada larangan bagi para menteri untuk memberikan masukan berupa data-data guna membantu Jokowi jelang debat. Sebab menurut Ace, posisi menteri merupakan sebuah jabatan politik.
“Diperbolehkan karena jabatan menteri itu adalah jabatan politik ya. Jabatan menteri itu adalah jabatan politik yang tidak terkait dengan aturan-aturan yang membuat mereka tidak netral ya,” ucap Ace kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/7/2019).
Dia menekankan, yang tidak diperbolehkan dalam memberikan masukan atau mendukung capres-cawapres di Pilpres 2019 yakni para birokrasi di bawah menteri. Oleh karenanya, Ace tidak melihat ada kesalahan jika menteri memberi bantuan kepada presiden agar bisa menjabat kembali pada lima tahun ke depan.
"Jadi menurut kami bahwa menteri memang seharusnya dapat mendukung dan memberikan dorongan sepenuhnya kepada presiden untuk terutama kinerja yang selama ini dilakukan oleh para menteri tersebut," tuturnya.
Politikus Partai Golkar itu menilai, Jokowi yang dibantu sejumlah menteri dalam mempersiapkan debat kedua Pilpres 2019 merupakan sebuah keuntungan calon petahana. "Ya tentu dimana-dimana begitu. Itu kelebihan yang dimiliki oleh petahana," ujar dia.
Sebagaimana dikatahui, debat Pilpres 2019 edisi kedua bakal digelar pada 17 Februari 2019 lusa. Debat ini mengusung tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Debat tersebut akan berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta.
(Rizka Diputra)