MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
GELARAN Pemilu 2019 menyisakan duka mendalam bagi rakyat Indonesia. Betapa tidak, baru kali ini hajatan pemilu bisa sampai menumbalkan ratusan nyawa manusia. Ya, mereka adalah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang gugur dalam tugas mengawal pesta demokrasi lima tahunan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat, total sebanyak 230 orang petugas KPPS meregang nyawa selama Pemilu 2019. Jumlah tersebut diperoleh dari data yang masuk ke KPU per Jumat 26 April 2019 hingga pukul 12.00 WIB. Jumlah itu pula telah divalidasi langsung oleh Komisioner KPU, Viryan Aziz.
Viryan berujar bahwa untuk petugas KPPS yang mengalami sakit jumlahnya sekitar 1.671 orang. Mereka ada yang masih dirawat di rumah sakit dan sebagian sudah diperbolehkan pulang ke rumahnya masing-masing.
Faktor utama penyebab para petugas KPPS tersebut sakit bahkan sampai meninggal dunia tak lain akibat kelelahan. Diakuinya, petugas KPPS itu kelelahan lantaran harus melakukan penghitungan pada lima jenis surat suara pemilu sekaligus.
Terkait tragedi ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turut angkat bicara. Kemendagri memandang bahwa banyaknya anggota KPPS yang meninggal dunia saat mengawal pemilu serentak 2019 disebabkan oleh banyak faktor.
"Masalah ini tidak berdiri sendiri," ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar saat berbincang dengan Okezone di Jakarta, Jumat, 26 April 2019 kemarin.
Pihaknya lanjut Bahtiar enggan terburu-buru menyimpulkan jika pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) serta pemilihan legislatif (pileg) harus dipisah sebagai imbas dari banyaknya korban berjatuhan.
Sebab, diakuinya bahwa penyelenggaraan Pemilu 2019 ini cukup berjalan sukses hingga menuai apresiasi dari berbagai negara sahabat, meski dia juga mengakui pelaksanaannya rumit dan memakan banyak korban jiwa.
"Kalau saya tidak merespons soal pemisahan (pilpres dan pileg-red). Terlalu buru-buru kalau kita mau mengambil kesimpulan sekarang. Proses ini kita tahu ada kelebihan dan faktanya pemilu serentak tersukses di seluruh dunia," tuturnya.
"Negara-negara di dunia mengakui tapi meyisakan fakta seperti ini (banyak anggota KPPS meninggal-red). Kita turut berbela sungkawa atas meninggalnya relawan dan petugas keamanan," kata Bahtiar lagi.
Kemendagri kata dia, sangat setuju jika penyelenggaraan pemilu serentak dikaji ulang. Namun demikian, proses yang masih berlangsung biarlah kata dia berjalan hingga tuntas.
"Prinsipnya kita seperti Pak Menteri sampaikan, Pak Menteri sangat setuju ini dikaji ulang. Tapi proses ini biarlah berjalan sampai tuntas supaya kita memberi respons terhadap perubahan regulasi tidak parsial," katanya menjelaskan.
Dirinya juga turut menyoroti aturan rekruitmen anggota KPPS sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Pemilu maupun aturan turunannya.
Ia mengusulkan agar calon anggota KPPS yang akan mendaftarkan diri dilakukan tes kesehatannya terlebih dulu, serta diberikan fasilitas kesehatan. Dengan demikian peristiwa memilukan ini tidak lagi terjadi di masa mendatang.
"Kalau dari sisi regulasi, mungkin proses rekruitmennya, persyaratan khususnya kesehatan jadi harus ditambahkan mungkin," ucap Bahtiar.
Dia pun memberi apresiasi kepada anggota KPPS yang gugur dalam mengawal pesta demokrasi. Tak jarang, anggota KPPS terlibat dalam distribusi logistik sampai harus menggotong-gotong kotak suara maupun logistik pemilu lainnya.
"Banyak sekali yang harus mereka kerjakan tidak hanya ngurusin di TPS saja, tapi ikut memobilisasi logistiknya. Kita turut berbela sungkawa," tuturnya.
Santunan
Lebih lanjut Bahtiar mengungkapkan, penyelenggara pemilu sudah berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan stakeholder lainnya terkait pemberian santunan kepada keluarga petugas KPPS yang wafat.
"Sudah ada tindaklanjut. Dirjen Anggaran sudah ada komunikasi dengan KPU dan Bawaslu. Santunan akan diberikan dan diberikan formula keuangannya. Jangan dilihat besarannya, tapi ini bentuk apresiasi negara," kata Bahtiar.