Namun, dirinya mengaku belum mendapat informasi perihal besaran santunan yang akan diberikan kepada keluarga anggota KPPS yang meninggal dunia. Sebab kata dia, hal itu merupakan domain penyelenggara pemilu maupun Kemenkeu.
Bahtiar menyebut bahwa sumber dana yang dipakai untuk menyantuni keluarga korban berasal dari optimalisasi anggaran penyelenggara pemilu yang sudah tersedia.
"Sumber anggaran optimalisasi anggaran KPU dan Bawaslu. Jadi, sudah ada rapat awal dengan Menkeu. Besarannya seperti apa mereka yanf sakit jadi perhatian bersama. Optimalisasi anggaran yang tersedia," ucapnya.
Diwartakan sebelumnya, Wapres RI, HM Jusuf Kalla menyebut besarnya beban kerja anggota KPPS di Pemilu serentak 2019 sudah dikhawatirkan sejak awal. Namun akhirnya, apa yang ditakutkan menjadi kenyataan. Banyak anggota KPPS yang meninggal dunia akibat kelelahan memikul beban kerjanya.
"Itulah yang kita khawatirkan sejak awal. Bahwa ini pemilu yang terumit, ternyata ada korbannya baik di kalangan KPPS juga di kepolisian ada korban,” kata JK di rumah dinasnya, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, usai menerima tokoh dan pimpinan ormas Islam, Senin, 22 April 2019 malam lalu.
JK berujar pemilu serentak ini perlu dievaluasi agar ke depan tidak ada lagi banyak korban berjatuhan. Sejurus dengan itu, pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan ini juga meminta pemilihan calon anggota legislatif digelar tertutup oleh parpol. Sehingga, masyarakat cukup memilih partai, dan partai-lah yang menentukan calegnya sendiri.
“Tentu harus evaluasi yang keras. Salah satu hasil evaluasi dipisahkan antara pilpres dengan pileg itu supaya bebannya jangan terlalu berat. Termasuk juga caleg-caleg itu tertutup. Pilih partai saja, sehingga tidak terjadi keruwetan menghitung,” ujar JK.
(Rizka Diputra)