TKN: Polisi Sudah Tepat Sweeping Warga yang Mau Ikut Aksi 22 Mei

JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menilai langkah kepolisian sudah tepat melakukan sweeping untuk mencegah warga dari daerah ke Jakarta dalam rangka mengikuti aksi 22 Mei, yang bertepatan dengan pengumuman Pemilu 2019.

Influencer TKN Jokowi-Ma'ruf, Eva Kusuma Sundari, mengatakan polisi sedang melaksanakan paket komplit sebagai penjaga kamtibmas dan penegak hukum.

Di mana, unsur dari penegak hukum itu di antaranya memberikan pendidikan konstitualisme, membangun kesadaran hukum, penyuluhan dan kepatuhan hukum, pencegahan ketidaktertiban hukum, penertiban senjata tajam, dan lain-lain.

"Jika tidak puas pemilu silahkan gugat ke MK, bukan dengan demo yang tidak konstitusional. Apalagi ada indikasi ada penumpang gelap (teroris) yang mau bikin rusuh saat demo," ujar Eva kepada Okezone, Minggu (19/5/2019).

Politisi PDI Perjuangan itu menilai tindakan polisi melakukan sweeping kepada massa yang hendak ke Jakarta sudah tepat. Apalagi tindakan tersebut dilakukan secara persuasif tanpa ada paksaan.

"Jadi polisi sudah tepat karena dilakukan secara persuasif, tidak ada paksaan. Demokrasi tetap berjalan dalam koridor konstitusi," terang Eva.

Baca Juga: Cara TKN Jokowi Redam People Power Amien Rais

Sekadar informasi, Polda Jatim bersenjata lengkap bersama Polres Sidoarjo, Kodim Sidoarjo dan Dishub Purabaya melakukan sweeping warga Jatim yang ingin ke Jakarta ikut aksi pada 22 Mei, bertepatan dengan pengumuman Pemilu 2019. Aksi sweeping sendiri berlangsung di Terminal Purabaya, Bungurasih, Sabtu 18 Mei 2019 malam.

Setiap bus yang masuk ke Terminal Purabaya diperiksa oleh petugas, baik barang bawaannya maupun tujuan perjalanan. Ini dilakukan untuk mencegah warga Jatim ikut aksi di Jakarta pada 22 Mei 2019. Disamping itu, petugas juga melakukan sweeping di Stasiun Pasar Turi, Surabaya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto menginstruksikan aparat mencegah pergerakan massa dari daerah ke Jakarta pada 22 Mei 2019 yang bertepatan dengan pengumuman hasil Pemilu 2019. Pencegahan dilakukan supaya tidak terjadi penumpukan massa di Ibu Kota.

"Supaya tidak terjadi penumpukan massa, saudara-saudara sekalian dari daerah tolong ya Forkompimda, Pangdam, Kapolda jangan biarkan masyarakat keluar daerah menuju Jakarta," kata Wiranto dalam Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Kamis 16 Mei 2019.

(Edi Hidayat)