JAKARTA – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Wilayah Kalimantan yang juga Wakil Ketua korbid Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Kalimantan serta Plt Ketua DPD I Partai Golkar Propinsi Kalimantan Timur, Mukhtarudin, menolak wacana percepatan Musyawarah Nasiona Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Ia menilai percepatan Munaslub justru dapat menimbulkan perpecahan baru.
Isu percepatan Munaslub Golkar berembus luar dari pernyataan Waketum AMPG, Abdul Azis, melihat hasil Pemilu 2019. Sebanyak 25 DPD I dikabarkan sudah melakukan konsolidasi untuk percepatan Munaslub Golkar.
“Saat ini tidak ada urgensinya dan alasan yang kuat untuk melaksanakan Munas Golkar dipercepat. Hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 telah menempatkan Golkar peringkat kedua dengan perolehan 85 kursi di DPR RI,” katanya saat dihubungi, Rabu (29/5/2019).
Ia melihat, hasil Pemilu 2019 merupakan capaian yang baik di tengah dinamika internal dan eksternal yang melanda Partai Golkar. “Hasil ini berkat kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto yang secara kolektif menggerakkan partai dalam kurun waktu yang sangat singkat, yaitu lebih kurang 1,5 tahun memimpin Partai Golkar,” katanya.
Ia menuturkan, pada Pemilu 2019 ini, kebijakan politik Golkar dalam mengusung pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin terbukti sangat tepat. “Golkar berhasil mengantarkan capres yang diusungnya memenangi pilpres,” ucapnya.
Hasil tersebut, menurut Mukhtarudin, merupakan kerja keras Ktua Umum dalam menggerakkan struktur partai dan membangun soliditas kader di semua tingkatan.
“Oleh karena itu, saat ini yang terpenting semua pemangku kepentingan di Partai Golkar menjaga soliditas dan mengatur strategi serta langkah ke depan untuk kebaikan partai. Percepatan munas tidak urgent dan justru bisa menimbulkan benih perpecahan baru bagi Golkar,” katanya.
Baca Juga : Bantah Isu Percepatan Munaslub, Golkar Sebut Tak Ada Desakan agar Airlangga Mundur
Sebagai Ketua Bappilu wilayah Kalimantan dan Plt Ketua DPD I Golkar Propinsi Kalimantan Timur, Mukhtarudin menolak adanya wacana Munas dipercepat.
Sekadar diketahui, isu percepatan musyawarah nasional (munas) untuk mengganti Ketua Umum Airlangga Hartarto dan Sekjen Golkar Lodewijk Freidreich Paulus santer beredar. Bahkan beredar isu sudah ada 25 DPD I Golkar menghendaki percepatan Munas. Namun, isu tersebut dibantah oleh sejumlah pihak DPP Partai Golkar.
Baca Juga : Politisi Golkar: Isu Percepatan Munas Hoaks!
(Erha Aprili Ramadhoni)