JAKARTA - Jaringan Aktivis Muda (JAM) Golkar menolak percepatan Munas partai beringin. Kordinator JAM Golkar Jack Paskalis mengatakan, tak ada landasan hukum yang jelas dalam konstitusi Partai Golkar untuk mempercepat Munas partai beringin.
"Gerakan yang ingin mempercepat Munas yang dimotori beberapa orang, bagi kami ini gerakan tak berdasar dikonstitusi Golkar dan konsesus bersama oleh pengutus daerah se-Indonesia," kata Jack di kawasan Cikini, Jakarta, Jumat (21/6/2019).
Jack menerangkan, desakan Munas Partai Golkar hanya dilakukan oleh segelintir elit diinternal partai karena adanya hasrat politik. Menurut dia, alasan percepatan Munas Golkar karena hasil perolehan Pemilu serentak 2019 juga tak berdasar.
"Seharusnya Ketum Airlangga Hartanto diapresiasi karena berhasil membawa Golkar mendapat kursi nomor dua terbanyak dalam perolehan nasional," paparnya.
Jack menerangkan bahwa Partai Golkar mengalami turbulensi politik yang begitu kencang sejak 2014. Dimana, kata dia, saat itu partai beringin mengalami dualisme kepimpinan baik di kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.
Baca Juga: Arus Bawah Disebut Masih Ingin Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar
Gancangan politik di Golkar pun kembali berlanjut saat Ketua Umum Golkar Setya Novanto ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Selama empat tahun itu konsolidasi partai tidak berjalan. Airlangga hanya 1,5 tahun hasil Pileg Golkar urutan kedua dalam perolehan kursi di parlemen. Ini harus diapresiasi," kata dia.
Inisiator JAM Golkar Risman Pasigai menambahkan selama 1,5 tahun kepemimpinan Airlangga Hartanto, Golkar bisa berbenah di tengah keterbatasan konsolidasi dan waktu guna melakoni kontestasi Pemilu 2019.
Sehingga, kata dia, tak ada alasam Munas Golkar harus dipercepat karena hasil Munaslub sebelumnya telah disepakati bahwa Munas akan dilaksnakan Desember 2019.
"Tunggulah bulan Desember, kita memilih bersama-sama, dan kita berbahagia bersama-sama. Kalau kita lihat DPD I dan DPD II itu menginginkan kembali Pak Airlangga," tandasnya.
(Angkasa Yudhistira)