Hasanuddin mengatakan, capaian swasembada juga terjadi pada tataran makro, dimana stabilitas harga pangan mempengaruhi turunnya inflasi pangan dan kemiskinan di pedesaan. Kondisi ini, yang selanjutnya mempermudah kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan sektor riil.
"Lebih elok lagi semua pencapaian ini didukung melalui penyelenggaraan prinsip akuntansi keuangan yang sangat baik. Makanya jangan heran, jika Kementerian Pertanian selama tiga tahun terakhir berhasil mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)," katanya.
Meski demikian, kata Hasanuddin, berbagai keberhasilan ini tidak mungkin tercapai bila Kementan tidak mendapat dukungan dari lembaga terkait, serta peranan Pemerintah Daerah yang semakin desentralisasi.
"Sebagai contoh, upaya peningkatan produksi padi dan jagung tidak akan berhasil bila tidak di dukung oleh adanya irigasi yang baik, dan ini banyak terkait dengan Kementerian PUPR. Demikian juga dari sisi harga jual, stabilitas harga terutama saat panen raya, hanya akan terwujud bila didukung oleh kebijakan yang sejalan di Kementerian Perdagangan dan BULOG," katanya.
Hasanuddin menambahkan, ke depan pembangunan pertanian harus dikelola oleh Kementerian setingkat Menko agar fungsi koordinasi dapat lebih mudah dilakukan, atau tetap dikelola Kementerian Pertanian, namun dengan pemimpin yang selevel Amran.