Komisi III Dukung Langkah Polri Tangkap 5 Aktivis di Maluku

JAKARTA - Amnesti International Indonesia meminta polri untuk membebaskan 5 orang aktivis politik yang ditangkap dan ditahan di Kecamatan Pulau Haruku, Maluku Selatan. Kelimanya ditangkap lantaran memasang simbol kemerdekaan Republik Maluku Selatan yang dinilai sebagai suatau ekspresi politik biasa.

Mennggapi hal itu anggota Komisi III Taufiqulhadi mengatakan, bahwa upaya penangkapan dan penahanan yang dilakukan polri terhadap kelima orang aktivis tersebut sudah tepat. Hal itu perlu dilakukan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Saya menganggap dia harus melajukan hal (penangkapan) tersebut kalau dia tidak melakukan hal tersebut dia salah," kata Taufiqulhadi saat dikonfirmasi Okezone, Selasa (2/7/2019).

(Baca Juga: Makar: Pasal yang Dituduhkan ke Sejumlah Pendukung Prabowo, Seperti Apa Penerapannya?)

Ia pun meminta agar Amnesti International Indonesia tidak melakukan intervensi terhadap langlah yang dilakukan polri. Menurutnya polri memahami apa langkah-langkah yang akan diambil sebelum melakukan penangkapan tersebut.

"Itu adalah persoalan politik, tidak boleh Amnesti International mengintervensi ke dalam persoalan dalam negeri Indonesia, dan tentu saja pihak berwenang Indonesia dalam konteks politik Indonesia tentu saja ada pertimbangan politik dan saya beritahukan dia tidak boleh diintervensi oleh orang luar hanya boleh di intervensi oleh pimpinan yang ada di Indonesia," paparnya.

Taufiqulhadi menambahkan, bahwa apa yang dilakukan kelima orang pemuda tersebut dengan memasang simbol kemerdekaan RMS bukan satu hal yang biasa atau sekadar perbedaan dalam pandangan politik.

"Kalau itu kelompok yang ingin memisahkan diri itu tidak biasa. Kalau mau biasa jangan di negara ini di negara lain saja. Kalau misalnya ingin memisahkan diri pergi ke inggris dan memisahkan diri saja Inggris. Skotlandia dengan orang Brighton jangan kemudian di Indonesia kita ingin mempertahankan NKRI," tukasnya.

(Edi Hidayat)