JAKARTA - Ketua DPP Partai kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menilai jika Habib Rizieq Sihab dijadikan "Mahar Rekonsiliasi" antara Jokowi - Prabowo sangat tidak tepat.
"Kalau terkait HRS, menurut saya pribadi jika dijadikan satu agenda bargaining itu enggak tepat. Karena itu menurut saya, itu kan urusan pribadi. Beliau juga pergi kesana atas sendiri dengan sadar tanpa ada paksaan," ujar Karding kepada Okezone, Minggu (14/7/2019).
Terkait dibebaskan dugaan kasus hukum yang menjerat HRS. Abdul Karding menegaskan jika pemerintah mengabulkan "mahar" tersebut maka akan terjadi preseden yang buruk, sebab Indonesia merupakan negara hukum.
"Terkait masalah dugaan kasus hukumnya, problemnya ini negara hukum, jika dipenuhi akan jadi preseden buruk kalau kasus hukum di-rekonsilasikan. Berbeda dengan kasus politik itu masih oke lah dia rekonsiliasikan, kalau itu bisa bahaya bisa rusak," katanya.