Melihat Peluang Gerindra Gabung Koalisi Pasca-Pertemuan Prabowo-Megawati

SETELAH Prabowo Subianto bertemu Megawati Soekarnoputri, pengamat menilai Partai Gerindra paling mungkin mengambil opsi kohabitasi atau yang sering disebut "politik kumpul kebo" yakni masuk ke dalam koalisi pemerintah tapi tetap berperan sebagai pihak oposisi.

Jika dibandingkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang secara gamblang menyatakan diri sebagai oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo pada masa jabatan kedua, Gerindra dipandang lebih ragu-ragu dalam menyatakan sikap.

Baca juga: Foto-Foto "Mesranya" Pertemuan Prabowo-Megawati 

"Menurut saya, posisi ragu itu mau mencari peluang. Peluangnya bisa sangat bergantung dengan negosiasi beberapa hari belakangan ini dan ke depan," tutur pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiatri, seperti dinukil dari BBC News Indonesia, Kamis (25/7/2019).

Dia meyakini pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Rabu 24 Juli siang berisi negosiasi politik, di samping silaturahmi perdana kedua tokoh setelah Pemilihan Presiden 2019.

Baca juga: Megawati ke Prabowo: Mas, Mari Kita Rukun Kembali 

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Megawati dan Prabowo memang sempat berbicara empat mata dalam pertemuan yang tertutup untuk media tersebut. Namun, Hasto mengatakan tidak mengetahui isi pembicaraannya.

Selepas pertemuan, Megawati menyiratkan ada pembicaraan yang terkait pemerintahan mendatang.

"Tapi saya bilang (kepada Prabowo) bahwa semuanya adalah keputusan nanti presiden terpilih. Karena pada Beliaulah sebenarnya hak prerogatif itu ada, bukan pada saya. Kalau menyampaikan usul saran, saya bisa sampaikan," sambung Mega.

Apa Saja Peluang yang Dimiliki Gerindra?

Menurut Aisah, Gerindra, memiliki opsi sebagai oposisi murni maupun masuk sepenuhnya dalam koalisi Jokowi, meski kemungkinannya kecil. Tetapi, Aisah menyebut ada opsi ketiga yang paling mungkin dilakukan Gerindra, yaitu kohabitasi atau yang biasa disebut "politik kumpul kebo", jadi Gerindra masuk dalam koalisi tapi tetap menjadi oposisi.

Ia menjelaskan, istilah kohabitasi sering dipakai negara semipresidensial, di mana presiden dan perdana menterinya berasal dari partai yang tidak menguasai mayoritas parlemen. Lalu, terbentuklah koalisi yang diisi juga oleh partai oposisi, sebagaimana berlaku di Prancis, Finlandia, dan Polandia.

Baca juga: Megawati Akui Lakukan "Politik Nasi Goreng" kepada Prabowo 

Dalam skema ini, kata Aisah, kader-kader dari Gerindra dapat diberikan posisi strategis dalam pemerintahan atau posisi politik, seperti ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Jabatan-jabatan penting ini bisa memberikan track record terhadap kinerja politiknya selama lima tahun mendatang dan ini bisa menjadi bekal (Gerindra) untuk Pemilu 2024," kata Aisah.

Menurut dia, posisi tersebut lebih menjanjikan dibandingkan menjadi oposisi murni.

"Posisi oposisi enggak akan selalu menguntungkan partai politik, karena ketika dia menjadi oposisi, dia tidak akan punya pengaruh langsung terhadap pembuatan kebijakan dan program-program yang berdampak langsung ke publik," ujarnya.

Baca juga: Megawati: Tak Ada Koalisi dan Tak Ada Oposisi 

Di sisi lain, terang Aisah, pemerintahan Jokowi akan teruntungkan karena Gerindra memiliki suara terbanyak kedua di parlemen dan memiliki basis pendukung yang kuat.

Hal itu, lanjut dia, akan membuat pemerintahannya dapat berjalan dengan lebih efektif dan pembahasan anggaran di parlemen juga menjadi lebih mudah.

Kader Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan pihaknya belum memutuskan hal tersebut. "Sepenuhnya keputusan akan diambil Pak Prabowo. Kami semua kader akan tegak lurus bersama Pak Prabowo," tegasnya.

Bagaimana dengan Koalisi Kubu Jokowi Lainnya?

Pada awal pekan ini, empat pemimpin partai politik yang sebelumnya mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin, yakni Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengadakan pertemuan di Kantor DPP Nasdem. Mereka menyebut pertemuan itu dilaksankan untuk menjaga soliditas.

Sementara Megawati menjelaskan alasan ketidakhadiran anggota PDIP dalam kegiatan itu. "Saya memang sedang di luar negeri atau di luar daerah, karena kami memang sekarang sedang menghadapi yang namanya rapat kerja daerah untuk penyelenggaraan kongres 8–11 Agustus," katanya.

Baca juga: Prabowo Bawakan Lukisan Bung Karno Naik Kuda untuk Megawati 

Di sisi lain, anggota DPP Nasdem Irma Suryani Chaniago menyatakan ketidaksepakatannya jika kubu Prabowo bergabung di koalisi.

"Kalau semua mau jadi koalisi, yang akan melakukan kontrol siapa? Kalau semuanya mau di dalam (koalisi), ngapain ada kontestasi politik?" ucap Irma.

Baca juga: Pasca-Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra-PDIP Disebut Berpotensi Koalisi di 2024 

Pengamat politik LIPI Aisah Putri Budiatri mengatakan partai-partai koalisi pasti "ramai" ketika Gerindra memutuskan bergabung dengan koalisi.

Hal itu, ujar dia, wajar karena partai-partai itu sudah "berkeringat dan berdarah" memperjuangkan kemenangan Jokowi.

"Bagaimanapun kuncinya Jokowi sendiri yang memiliki hak prerogatif untuk membentuk kabinet, dan PDIP sebagai partai pengusung utama," jelas dia.

Sementara sekutu Gerindra, PKS, belum memutuskan secara resmi arah politiknya, tapi sejumlah kader menyiratkan akan setia di posisi oposisi.

"Sikap resmi PKS terkait soal itu masih menunggu keputusan sidang Majelis Syura PKS. Walaupun saat ini di internal PKS banyak yang menginginkan PKS menjadi oposisi," ujar anggota DPP PKS Suhud Aliyudin.

Baca juga: Amien Rais Anjurkan Partai Pendukung 02 Tidak Ikut Rekonsiliasi Ethok-Ethok 

Ia menambahkan, PKS memandang pertemuan Prabowo dan Megawati sebagai silaturahmi biasa yang tidak perlu ditafsirkan macam-macam.

"Setelah koalisi Pilpres 2019 dibubarkan, maka masing-masing partai peserta koalisi bebas menentukan sikap politik masing-masing," pungkas Suhud.

(Hantoro)