JK: GBHN Bagus, Asal Tak Ubah Sistem Tata Negara

Meski demikian, JK menilai GBHN penting untuk menyeleraskan program pembangunan yang dilakukan pemerintah. Namun efek yang ditimbulkan dari itulah yang mesti dikaji. Saat ini pun pemerintah telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

 Baca juga: Menkumham: Parpol Sudah Sepakat Hidupkan GBHN dengan Amandemen UUD 1945

Sekadar informasi, Kongres V PDIP di Sanur, Denpasar, Bali pada 8-10 Agustus 2019 mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Termasuk di bidang politik dan sistem ketatanegaraan. Salah satunya menyepakati perlunya dilakukan amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Dengan adanya amandemen tersebut MPR bisa memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Poin ini sebagai salah satu sikap politik hasil Kongres V PDIP yang dibacakan Ketua Umum PDIP Periode 2019-2024 Megawati Soekarnoputri dalam pidato penutupan Kongres, Sabtu 10 Agustus 2019.

(Awaludin)