MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Sejumlah partai politik (Parpol) menggelar musyawarah nasional (munas) dan Muktamar. Seperti PDI Perjuangan sebagai partai koalisi Joko Widodo (Jokowi) sudah menggelar Kongres V sejak 8 hingga 11 Agustus 2019.
Lalu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga akan segera menggelar muktamar pada 22 Agustus 2019, dan juga Partai Golkar didorong-dorong agar Munas digelar sebelum pelantikan Jokowi pada Oktober 2019. Sebab, beberapa kader Golkar ada yang ingin penyelenggaraan munas bulan Desember 2019.
Menanggapi hal itu, Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Rully Akbar mengatakan, sejumlah parpol koalisi Jokowi memang sepertinya sengaja menggelar kongres atau munas diawal sebelum pelantikan pada Oktober 2019. Sehingga, perebutan kursi ketua umum jadi seksi.
“Jika kongres diadakan sebelum Oktober, otomatis ketum baru bisa menentukan kader pilihannya di posisi strategis, termasuk jatah kursi menteri, posisi ketua fraksi sekaligus jatah-jatah BUMN,” kata Rully dalam keterangannya, Kamis (15/8/2019).
Baca juga: PKS Pastikan Tak Baper Lihat Gerindra Makin Dekat ke Pemerintah
Kata dia, jika partai koalisi Jokowi menggelar kongres atau muktamar dan munas paska pelantikan tentu tidak akan mengganggu konsolidasi Pilkada Serentak 2020 termasuk pengurusan kabinet jilid kedua periode 2019-2024.
“Presiden Jokowi tentu tidak memusingkan urusan internal partai. Paling internal partai saja yang terganggu jika nama-nama yang disodorkan partai oleh ketum lama tidak sesuai dengan ketum baru,” sambungnya.
Baca juga: Menerka Menteri Lama yang Akan Dipertahankan Jokowi di Kabinet Kerja II
Karena, kata dia, pelantikan presiden dengan urusan internal Golkar merupakan dua hal yang berbeda. Menurutnya, Munas Golkar berdasarkan keputusan munaslub 2017 bahwa munas harus dilakukan pada 2019 dan setiap petinggi internal partai wajib mematuhi kecuali diajukan 2/3 dari 34 DPD Provinsi.
“Pelantikan presiden dan urusan internal Golkar adalah dua urusan berbeda. Saya juga melihat ada upaya untuk rapat pleno dalam Partai Golkar untuk menentukan munas tersebut. Kita tunggu saja keputusan internal partai,” tandasnya.