JAKARTA – Indonesia Police Watch (IPW) mendesak aparat memproses hukum semua pemicu permasalahan yang terjadi di Surabaya dan Malang yang berdampak pada kerusuhan di Papua.
Mulai dugaan adanya aparat yang melakukan serangan verbal berupa kata-kata rasis kepada mahasiswa Papua di Surabaya hingga oknum masyarakat yang menjadi provokator digital.
Baca juga: Dear Jokowi, Orang Papua Butuh Penegakan Hukum Bukan Undangan Presiden
Selain itu, IPW juga mendesak Kapolrestabes Surabaya dimintai pertanggungjawaban karena tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP) dalam peristiwa pengepungan Asrama Mahasiswa Papua.
"Semua pemicu kerusuhan harus diproses hukum untuk diminta pertanggungjawabannya," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane ketika berbincang dengan Okezone, Sabtu (24/8/2019).
Ia mengungkapkan, bukan rahasia lagi kalau dalam kerusuhan selalu ada pihak yang menunggangi. Maka itu, dalam kasus Papua, aparat harus bisa menutup celah hal-hal yang dapat menjadi pemicu kerusuhan. Polisi diminta terus memantau perkembangan di sana.
"Tanpa pemicu, Papua sudah sangat panas. OPM, kelompok kriminal bersenjata, orang-orang asing yang ingin Papua terpisah dari Indonesia, dan lain-lain banyak bercokol di Bumi Cenderawasih untuk mengincar berbagai kesempatan membuat kekacauan. Inilah yang perlu terus-menerus dipantau jajaran Polri," jelas Neta.
Baca juga: DPR Tak Setuju Libatkan Internasional untuk Selesaikan Masalah Papua
Sebagaimana diketahui, kerusuhan pecah di Papua dan Papua Barat dalam beberapa hari terakhir. Masyarakat tumpah ruah ke jalan untuk memprotes penangkapan dan dugaan tindakan rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, kerusuhan yang terjadi di Papua berkaitan dengan peristiwa di Malang dan Surabaya. Sementara Ketua DPR Bambang Soesatyo menduga ada "agenda besar" di balik peristiwa yang terjadi.
(Hantoro)