KPK Selamatkan Rp28,7 Triliun dari Pajak hingga Aset di Daerah

Serta, aset berupa tanah milik PT. KAI dan PT. Agra Citra Kharisma (ACK) di Kota Medan seluas 35.537 m2 senilai Rp500 miliar. Selebihnya, kata Febri, penyelamatan aset daerah berupa tanah dan bangunan pasar di sejumlah pemda seperti Kota Binjai, Bolmong, Kepri dan Jambi.

Sedangkan optimalisasi pajak daerah yang berhasil didorong KPK yakni terkait pningkatan pajak asli daerah kabupaten atau kota dari pemasangan alat rekam pajak (tapping machine device) untuk pajak hotel, hiburan, restoran, dan parkir dari sejumlah daerah sebesar Rp699 miliar.

Optimalisasi penerimaan BPHTB dengan sistem Host-to-Host dan BPN dari pemda Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Papua sebesar Rp964 miliar, dan intervensi KPK untuk optimalisasi penerimaan pajak dari jenis pajak tingkat provinsi seperti PKB, PBBKB dan PAT dari 6 provinsi senilai Rp538 miliar.

"Sementara, terkait penyelamatan keuangan dari penghapusan pembebasan cukai rokok pada KEK Batam senilai Rp900 miliar merupakan hasil kajian KPK. Salah satu rekomendasi KPK ditindaklanjuti oleh Kementerian Koordinator Perekonomian kepada Dirjen Bea Cukai untuk tidak lagi melayani permintaan pembebasan cukai rokok," katanya.

Febri menekankan bahwa KPK akan terus berupaya menjalankan tugas penindakan dan pencegahan korupsi secara paralel dan terintegrasi. Jika korupsi belum terjadi, terangnya, maka upaya pencegahan dapat dilakukan melalui berbagai cara.

"Akan tetapi, jika tindak pidana telah terjadi, sebagai penegak hukum, KPK wajib menangani secara tegas. Oleh karena itu, semestinya semua penyelenggara negara menahan diri untuk tidak memperkaya diri sendiri dan mengingatkan bawahannya untuk menjalankan wewenangnya secara benar," kata Febri.

"Karena tanggungjawab pencegahan Korupsi sesunguhnya juga diemban setiap Pimpinan instansi," imbuhnya.

(Angkasa Yudhistira)