Komite I DPD Dorong KPU dan Bawaslu Selenggarakan Pilkada 2020 Secara Optimal

Selanjutnya, dia meminta KPU dan Bawaslu untuk memastikan dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemilu. Meliputi dukungan anggaran dan serta dukungan pemilu yang jujur dan adil, seperti tidak adanya politisasi birokrasi dan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sementara itu, Komisioner KPU Evi Novida Ginting memaparkan sejauh mana tahapan dan Pilkada Serentak 2020 yang akan diselenggarakan di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota pada 24 September 2020.

“Tahapan persiapan perencanaan program dan anggaran sudah mulai tanda tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di 245 kabupaten/kota dan 7 provinsi sudah hampir rampung. Tersisa dua provinsi dan 16 kabupaten/kota yang belum menandatangani NPHD tersebut," terang Evi.

Evi pun berharap DPD bisa mendorong pemda setempat untuk segera menandatangai kesepakatan anggaran yang ada.

Selanjutnya Komisioner Bawaslu Muhammad Afifuddin menjelaskan beberapa catatan mengenai regulasi pilkada dan menginginkan adanya revisi Undang-Undang Pilkada terkait dengan Bawaslu. Dia mengaku, usulan tersebut juga sudah disampaikan ke Presiden dan juga Kemendagri.