Donhauser menilai, sebagian besar penduduk Dresden bukanlah pengikut kelompok ekstrem sayap kanan atau orang-orang anti-demokrasi.
Bagaimanapun, Aschenbach menyebut pemerintah kota Dresden tak wajib melakukan apapun seiring resolusi yang diterima itu.
Namun kata dia, secara teori pemerintahan setempat mesti mengambil kebijakan terukur dan mengeluarkan keputusan yang merujuk pada resolusi anti-sayap kanan tersebut.
Walau menentang resolusi itu, SCU mengharapkan penguatan lembaga negara yang memerangi kekerasan berbasis politik.
Kai Arzheimer, guru besar politik di Jerman yang menulis secara komprehensif tentang gerakan ekstremis sayap kanan, menilai resolusi itu hanya akan membuat dampak simbolis.
Namun menurutnya, keputusan itu dapat berdampak pada alokasi anggaran pemerintah yang semakin besar untuk menanggulangi ekstremisme pada masa mendatang.
"Saya tidak merasa ada kota lain di Jerman yang pernah menetapkan status 'darurat Nazi'. Resolusi menentang sayap kanan itu sangat tidak wajar," ujarnya.
Bagaimana hubungan Dresden dan kelompok sayap kanan?
Dresden sejak lama dikenal memiliki kaitan dengan kelompok ini.
Pada awal dekade 1990-an, grup neo-Nazi mulai melakukan aksi jalan kaki untuk mengenang yang mereka sebut sebagai 'penghancuran Holocaust'.
Arzheimer berkata, aksi itu merujuk peristiwa pengeboman Dresden oleh angkatan bersenjata Inggris dan Amerika Serikat tahun 1945.
Kelompok ini belakangan semakin aktif di wilayah bagian selatan Saxony.
Negara bagian Saxony juga memiliki kaitan kuat dengan partai sayap kanan, yaitu Partai Nasional Demokrat Jerman (NPD) dan Partai Alternatif Jerman (Afd).
Dalam pemilihan negara bagian pada bulan September, dukungan untuk AfD melonjak, naik 17,8% dari 2014 menjadi berakhir pada 27,5%.
Dresden juga tempat gerakan anti-Islam Pegida (Eropa Patriotik melawan Islamisasi Barat) yang dimulai pada 2014. Di kota ini mereka terus berunjuk rasa.
Pendukung Pegida mengatakan orang perlu "bangun" terhadap ancaman ekstrimis Islam. Mereka ingin Jerman mengekang imigrasi dan menuduh pihak berwenang gagal menegakkan hukum yang ada.
Gerakan ini telah memacu demonstrasi tandingan besar di Dresden.
(Erha Aprili Ramadhoni)