Tantangan Muhammadiyah di Usia 107 Tahun

JAKARTA - Persyarikatan Muhammadiyah hari ini menggelar resepsi milad ke-107 di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Adapun tema yang diangkat dalam perayaan kali ini yakni 'Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.'

Sejak didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada 18 November 1912, Muhammadiyah telah tumbuh sebagai organisasi sosial-keagamaan yang memiliki 'saham' besar untuk negara Indonesia.

Jumlah anggotanya yang sangat besar telah menyebar di berbagai sektor kehidupan bangsa di seluruh Tanah Air. Mulai dari ulama, pejabat negara dan politisi, pendidik, jurnalis, pengusaha, aktivis, intelektual, dan lain sebagainya.

Muhammadiyah diketahui telah konsisten melahirkan cerdik-pandai di Tanah Air melalui pendirian sekolah modern kala itu. Dengan memadukan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, lembaga pendidikan milik Persyarikatan mampu melahirkan insan akademis yang memiliki basis kuat dalam spiritualitas.

Kini di usianya yang sudah menginjak lebih dari satu abad, Muhammadiyah memiliki sejumlah tantangan yang mesti dihadapi. Satu di antara sekian banyak tantangan tersebut yakni polarisasi politik yang disebabkan oleh menguatnya politik identitas.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengatakan polarisasi politik yang timbul saat ini merupakan ekses dari sistem pemilu yang transaksional dan rendahnya kesadaran budaya dalam berdemokrasi.

Baca juga: Refleksi Kebangsaan Muhammadiyah dan NU di Hari Pahlawan

"Muhammadiyah memandang polarisasi politik sebagai ekses dari sistem Pemilu yang transaksional dan masih rendahnya kesadaran nilai dan budaya demokrasi. Selain itu polarisasi juga disebabkan oleh menguatnya politik identitas," ucap Mu'ti saat dihubungi Okezone, Senin (18/11/2019).

Mu'ti mengungkapkan, pasca-pemilu, Muhammadiyah aktif melakukan konsolidasi internal dan rekonsiliasi nasional dengan komunikasi serta lobi. "Muhammadiyah berusaha memperkuat manhaj gerakan Islam Berkemajuan melalui berbagai forum pembinaan ideologi dan revitalisasi gerakan dakwah yang santun dan inklusif," jelasnya.

Liberalisasi Politik-Ekonomi dan Ekstremisme Beragama

Sekretaris Lembaga Dakwah Khusus PP Muhammadiyah, Faozan Amar mengatakan tantangan Persyarikatan saat ini ialah liberalisasi ekonomi, politik dan ekstremisme beragama, di samping masalah kemiskinan dan kebodohan.

Faozan memandang tantangan tersebut perlu dihadapi sekaligus dihentikan. Jika terus dibiarkan, kata dia, maka itu dapat merusak tatanan demokrasi.

"Dalam bidang politik liberalisasi politik perlu dihentikan. Sebab merusak tatanan demokrasi. Karena itu, konsolidasi demokrasi harus terus menerus dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat," pungkas dia.

(Qur'anul Hidayat)