Ketika KPK Soroti Munas Partai Politik

Ia pun merahasiakan cara KPK mengawasi penyelenggaraan munas parpol. Dia hanya memastikan KPK selalu punya cara untuk melihat siapa yang berpotensi melakukan politik transaksional.

Baca Juga : Wawan Ngaku Dapat Surat dari Ditjen PAS untuk Ditahan di Lapas Cipinang

"Kami memperhatikan itu semua, karena itu kewajiban kami. Ketika dia penyelenggara negara, kewajiban kami untuk menjaga tetap berintegritas, untuk menjaga dia tidak melakukan politik transaksional," pungkasnya.

Perlu diketahui sebelumnya, dalam waktu dekat beberapa partai politik akan menyelenggarakan munas, salah satunya Partai Golkar yang akan menyelenggarakan munas pada 3-6 Desember 2019. Agenda utama dari munas Golkar adalah memilih ketua umum.

(Angkasa Yudhistira)