JAKARTA - Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Golkar hari kedua dimulai. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto memaparkan laporan pertanggung jawaban (LPJ) pengurus periode 2014-2019. Pembacaan LPJ tersebut dilakukan dalam sesi rapat paripurna II.
Pimpinan sidang kali ini yakni Azis Syamsuddin (perwakilan DPP Golkar), Dedi Mulyadi (DPD Jabar), Tetty Paruntu (DPD Sulawesi Utara), Sarmuji (Plt DPD Jambi), Roem Kono (perwakilan ormas pendiri Golkar).
Forum menyepakati LPJ DPP Golkar periode 2014-2019 dibacakan. Kemudian, Airlangga naik ke atas panggung utama untuk membacakan LPJ kepengurusannya.
Airlangga mengatakan, dalam rentang waktu 2014 hingga 2016, Partai Golkar mengalami dualisme kepengursan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Dalam kondisi seperti itu, konsolidasi organisasi dan kaderisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
"Dualisme kepengurusan bisa diakhiri setelah terjadi Munas Luar Biasa di tahun 2016 di Bali. Salah satu keputusan penting dalam Munaslub adalah menetapkan posisi politik Partai Golkar di mana semula berada di luar pemerintahan bersama Koalisi Merah Putih kemudian berubah menjadi partai pendukung pemerintah Jokowi-JK bersama Koalisi Indonesia Hebat," kata Airlangga di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2019).
Menko Bidang Perekonomian itu melanjutkan, konsolidasi organisasi di internal Partai Golkar mulai ditingkatkan pasca Munaslub di Bali tahun 2016. Namun seiring berjalannya waktu, pucuk pimpinan partai yakni Setya Novanto tersandung kasus hukum sehingga Golkar kala itu menjadi bulan-bulanan.