MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
MANILA - Presiden Rodrigo Duterte telah memutuskan untuk mengakhiri status darurat militer di Selatan Filipina yang telah berlaku selama lebih dari dua tahun setelah pasukan pemerintah melemahkan kelompok-kelompok militan Islam di sana dengan penangkapan dan pembunuhan para pemimpin mereka. Hal itu diungkapkan juru bicara kepresidenan Filipina pada Selasa, 10 Desember.
Duterte menempatkan wilayah Mindanao di bawah darurat militer setelah ratusan militan lokal yang bersekutu dengan kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) menduduki bangunan, distrik komersial dan komunitas di Kota Marawi mulai 23 Mei 2017. Insiden itu merupakan krisis keamanan terburuk yang pernah dihadapi Duterte.
BACA JUGA: Kepemimpinan Maute Hancur, Militer Filipina Yakin Pertempuran Marawi Segera Berakhir
Pasukan Filipina menumpas pendudukan militan itu setelah lima bulan serangan udara dan serangan darat dengan bantuan pesawat pengintai Amerika Serikat (AS) dan Australia, tetapi Kongres tiga kali menyetujui perpanjangan status darurat militer di Mindanao setelah Duterte memperingatkan bahwa gerilyawan terus merekrut pejuang dan merencanakan serangan.
Juru Bicara Kepresidenan, Salvador Panelo mengatakan bahwa Duterte memutuskan untuk tidak memperpanjang darurat militer, yang berakhir pada akhir tahun ini. Keputusan itu diambil setelah penasihat pertahanan dan keamanannya memberikan penilaian bahwa "pemberontakan teroris dan ekstremis" telah melemah dengan kehilangan para pemimpinnya dan terlihat adanya penurunan dalam kejahatan di kawasan itu.
BACA JUGA: Polemik Perpanjangan Status Darurat Militer di Marawi hingga Disetujui Parlemen Filipina
"Istana yakin pada kemampuan pasukan keamanan kami dalam menjaga perdamaian dan keamanan Mindanao tanpa memperpanjang darurat militer," kata Panelo dalam sebuah pernyataan sebagaimana dilansir Associated Press, Rabu (11/12/2019).
"Orang-orang dari Mindanao yakin bahwa setiap ancaman besar yang baru jadi di wilayah ini akan dihancurkan sejak awal."