Polemik Perpanjangan Status Darurat Militer di Marawi hingga Disetujui Parlemen Filipina

MANILA – Pengambilan suara di Parlemen Filipina sudah sampai tahap ketuk palu. Mereka setuju mengabulkan usulan Presiden Rodrigo Duterte untuk memperpanjang status darurat militer di Marawi, Kepulauan Mindanao hingga akhir tahun ini.

Proses pemungutan suara itu berlangsung selama tujuh jam pada Sabtu 22 Juli. Hasilnya, 261 anggota DPR dan Senat sependapat dengan Duterte bahwa angkatan bersenjata mereka perlu waktu lebih banyak untuk memulihkan situasi di Marawi, yang tengah disusupi teroris dan ekstremis yang berafiliasi dengan ISIS.

Usulan Duterte untuk memperpanjang status darurat militer di Marawi memicu polemik. Para penentangnya mengungkapkan kekhawatiran jika permintaan itu disetujui, maka sama saja dengan membuka pintu kediktatoran di Filipina.

Senator Franklin Drilon menilai perpanjangan sampai akhir tahun terlalu lama. Sementara Senator Risa Hontiveros menjelaskan, status itu tidak memberikan kontribusi strategis terhadap operasi anti-terorisme.

Lain lain kata anggota Kongres, Edcel Lagman. Dia bilang, tidak ada landasan faktual untuk pemerintah memperpanjang status darurat militer di Marawi.