Panglima Militer: Presiden Filipina Perintahkan Deeskalasi Ketegangan di Laut Cina Selatan
MANILA - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr telah memerintahkan angkatan bersenjatanya untuk meredakan ketegangan di Laut Cina Selatan. Hal ini diungkapkan Panglima Militer Filipinan pada Kamis (4/7/2024), setelah perselisihan dengan China atau Tiongkok mengenai misi untuk memasok pasukan Filipina di perairan dangkal yang diperebutkan.
Instruksi Marcos muncul setelah Manila dan Beijing menyepakati perlunya memulihkan kepercayaan dan keyakinan untuk mengelola sengketa maritim dengan lebih baik dalam putaran perundingan yang diselenggarakan Manila pada Selasa (2/7/2024).
Namun hal ini tidak menghentikan militer Filipina untuk meminta Tiongkok mengembalikan senjata api yang disita penjaga pantainya dari personel angkatan laut Filipina dan membayar sekitar USD1 juta sebagai kompensasi atas kerusakan kapal yang terlibat dalam misi pasokan bulan lalu ke Second Thomas Shoal.
“Saya menuntut pengembalian tujuh senjata api,” kata Jenderal Romeo Brawner kepada wartawan setelah konferensi komando dengan Marcos, dikutip Reuters.
“Kami menuntut Tiongkok membayar 60 juta peso atas kerugian yang mereka timbulkan selama peristiwa itu,” lanjutnya.
Manila menuduh Penjaga Pantai Tiongkok dengan sengaja menabrak dan menusuk kapal angkatan laut serta menyita senjata untuk mengganggu misi pasokan pada tanggal 17 Juni, melukai serius seorang pelaut Filipina yang kehilangan satu jari. Filipina memiliki kapal perang berkarat yang diawaki oleh kru kecil yang kandas di Second Thomas Shoal pada tahun 1999 untuk memperkuat klaim maritimnya.
Brawner mengatakan militer sedang mempertimbangkan kemungkinan membebankan biaya kepada Tiongkok untuk merekonstruksi jari pelaut yang terluka.
Tiongkok, yang mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan sebagai wilayahnya, menyatakan bahwa tindakannya di jalur perairan tersebut, yang merupakan jalur utama perdagangan antara Asia, Eropa, dan Timur Tengah, adalah tindakan yang sah dan profesional.
Mereka menolak keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen yang bermarkas di Den Haag pada tahun 2016 yang menyatakan klaim maritim Beijing yang luas tidak memiliki dasar hukum.
Brawner mengatakan militer Filipina memberikan beberapa opsi kepada presiden mengenai operasinya di Laut Cina Selatan, namun hal tersebut tidak akan menghasilkan perubahan signifikan terhadap cara operasi pasokan dilakukan, tanpa memberikan rincian.
