"Pertama bawaslu dan polisi melakukan penindakan yang tegas dan ketat pada pelaku penyerangan fajar kali ini, kedua untuk mencegah caleg memberikan uang, biaya-biaya ilegal seperti jual beli nomor urut, uang mahar, dan lain-lain dihentikan oleh oknum parpol," tegasnya.
Wiliam menambahkan, masyarakat juga harus diedukasi bahwa korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah bermula dari uang yang mereka terima saat mendapatkan serangan fajar.
Selain itu, Wiliam juga mengharapkan tak ada lagi politik identitas dalam Pilkada 2020 nanti. Menurutnya, politik identitas bisa muncul ketika masyarakat punya jiwa intoleran dalam hatinya.
"Tergantung daerahnya itu sendiri. Kalo masyarakatnya punya potensi intoleran pasti ada kemungkinan pakai politik identitas. Tapi saya yakin sejak Pilgub DKI Jakarta yang kental pakai politik identitas, masyarakat daerah lain banyak yang muak dengan politik identitas," pungkasnya.
(Khafid Mardiyansyah)