Tidak Ada Pelanggaran Administratif atau Yuridis dari Firli sebagai Anggota Polri Menjabat Ketua KPK

JAKARTA - Penunjukan Komjen Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak melanggar peraturan secara administratatif maupun Yuridis. Sampai saat ini, Firli masih aktif sebagai perwira Polri atau polisi aktif.

Pakar hukum pidana, Indriyanto Seno Adji mengatakan dari sisi ketatanegaraan, KPK dan Polri merupakan lembaga penegakan hukum yang memberi basis Supporting Law Enforcement diantara keduanya, sehingga sudah pantas posisi status Ketua KPK Firli dalam saling menunjang penegakan hukum antara Polri dan KPK.

"Sebagai Polri Aktif, tidak diperlukan pengunduran diri Ketua KPK dari profesi Polri tersebut, apalagi yang bersangkutan setia memenuhi persyaratan yuridis Pasal 29 UU KPK," kata Indriyanto kepada Okezone, Jumat (27/12/2019).

Baca Juga: Keputusan Ketua KPK Firli Bahuri Tetap Jadi Anggota Polisi Dinilai Tak Melanggar Aturan