"Satu pelajaran yang bisa diambil di sini, kita harus lebih aktif meningkatkan kehadiran dan pengawasan di ZEE kita, terutama yang memiliki potensi besar sumber daya alam," ujar Christina.
Selain itu, dia juga mendorong pemerintah memikirkan solusi bagi nelayan di Natuna yang saat ini kemampuannya belum cukup untuk melaut di ZEE Indonesia. Kemampuan yang dimaksud adalah terkait spesifikasi kapalnya.
"Apa yang bisa dilakukan untuk mereka? Apakah model kerjasama bagi hasil di mana pemerintah melalui BUMN perikanan menyediakan kapalnya? Apakah kredit lunak pengadaan kapal untuk digunakan nelayan secara kolektif di mana BUMN perikanan menjadi off taker hasil penangkapannya? atau mungkin ada mekanisme lain yang bisa dilakukan?" tuturnya.
Markas Besar TNI sebelumnya menyatakan kapal nelayan dan coast guard China telah keluar dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau usai Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Natuna, Rabu 8 Januari 2020.
Baca Juga : Diperbolehkan Anies, Pemkot Bekasi Buang Sampah Sisa Banjir ke Bantargebang